Dalam debat kedua Pilpres 2024 pada 22 Desember 2023, Cawapres Moh. Mahfud MD menyampaikan sejumlah pernyataan yang perlu dicek kebenarannya.
Berikut datanya:
- Korupsi Besar-besaran di Ranah Trias Politica
“Berdasarkan hasil CG Transparency International, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran”
Faktanya:
Berdasarkan laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 31 Januari 2023 berada di angka 34. Angka tersebut merupakan IPK terendah sejak 1995.
Sedangkan berdasarkan data KPK, sebanyak 344 anggota legislatif (DPR dan DPRD) yang ditindak sejak 2004-2023. Dalam fungsi eksekutif, terdapat 38 menteri dan kepala lembaga tinggi negara yang terjerat kasus korupsi. Rinciannya meliputi 14 menteri, 363 pejabat eselon satu hingga eselon empat, 24 gubernur, dan 162 bupati/wali kota.
Sementara itu, pada fungsi yudikatif, terdapat 31 hakim yang ditindak KPK, termasuk ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu terdapat 11 jaksa yang ditindak karena kasus korupsi.
- Kerugian Negara Akibat Korupsi sejak 2014 Sebesar Rp 233,7 Triliun
“Yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa Rp 233,7 triliun”
Faktanya:
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), total kerugian negara akibat kasus korupsi pada 2014 hingga 2022 mencapai Rp 205,86 triliun
- Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Tidak Pernah Tercapai
“Pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam setahun, dalam sejarah reformasi tidak pernah sebanyak 7%. Dulu hanya dicapai pada tahun 1989-1991“Faktanya:
Data Badan Pusat Statistik pada 5 Agustus 2021 menunjukkan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan 7,07 persen (yoy) pada Triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020.
- Belum Ada Investasi yang Masuk ke IKN
“Sejauh yang kita baca sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk, coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu investor mana yang sudah masuk”
Faktanya:
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyampaikan bahwa nilai investasi swasta di IKN mencapai Rp 45 triliun. Rinciannya, Rp 23 triliun dalam bentuk ground breaking September 2023 dan Rp 12 triliun dalam bentuk ground breaking pada November 2023.
- Satu Persen Penduduk Menguasai 75 Persen Lahan
“Data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo, 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan. (Sebanyak) 99 persen berebut mengelola 25 persen lahan sisanya. Memang timpang”
Faktanya:
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019), rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 50-72 persen sumber daya tanah.
Pada 2013, ketimpangan kepemilikan tanah mencapai 0,68. Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya tanah.
- Perlu 24 Meja untuk Urus Izin UMKM
“Untuk UMKM, berapa? Perlu 24 meja untuk mendapat izin UMKM”
Faktanya:
Pengurusan izin usaha UMKM bisa dilakukan melalui satu pintu yakni online single submission (OSS). Namun, terdapat keterlibatan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga negara dalam sinkronisasi data. Dengan demikian, klaim 24 meja yang dibutuhkan untuk memperoleh izin tidak berdasarkan data yang diketahui sumbernya.
- Hutang di Pinjaman Online adalah Kasus Perdata
“Kasus pinjol sangat problematik karena diciptakan melalui gadget, itu perdata. Ada seorang dari Semarang, hanya meminjam 500 ribu, kemudian utangnya bertambah jadi 40 juta”
Faktanya:
Pinjaman yang diperoleh secara legal harus dibayar karena berkaitan dengan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur yang diatur dalam Pasal 1754 KUHP Perdata.